Lawan Covid

Oleh karena itu kami fasilitasi dengan pembelajaran jarak jauh,” ungkapnya. Rencana pemerintah membuka sekolah pada Januari 2021 mendapatkan dukungan DPR RI. Ketua Komisi X Syaiful Huda mengatakan, pihaknya mendukung pembukaan sekolah untuk pembelajaran tatap muka. Tetapi hal itu harus dilakukan dengan protokol Kesehatan ketat karena saat ini penularan wabah Covid-19 masih terus berlangsung. “Bahkan menunjukkan tren peningkatan dalam minggu-minggu terakhir ini,” terangnya. Pasalnya, berdasarkan pantauan FSGI bersama KPAI ke sejumlah sekolah sebelumnya, terungkap fakta bahwa selama ini yang dipahami oleh satuan pendidikan hanya seputar persiapan fisik saja. Seperti, wastafel, masker, thermogun, hingga pengaturan jarak tempat duduk.

Antara lain Sanitasi, Fasilitas kesehatan, kesiapan menerapkan wajib makser, Thermo gun, Pemetaan satuan pendidikan untuk tahu siapa yang punya komorbid dan Persetujuan komite sekolah dan orang tua wali. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini, Muhammad Hasbi mengatakan, tidak semua sekolah akan diizinkan menggelar pembelajaran tatap muka tersebut. Menurutnya, izin dibukanya kegiatan tatap muka di sekolah ditentukan oleh kebijakan pemerintah. Jika sekolah tatap muka tetap dimulai, maka pihak penyelenggara harus menyiapkan blended studying, anak dan orang tua diberi kebebasan memilih metode pembelajaran luring atau daring . “Saya mohon bapak/ibu guru memiliki persepsi yang sama dan melaksanakan protokol kesehatan.

Check listing terakhir adalah kesepakatan bersama antara satuan pendidikan dengan komite sekolah untuk menyelenggarakan PTM, dimana baru 23,98% satuan pendidikan yang telah membuat kesepakatan dimaksud. Lebih lanjut katanya, di Indonesia saat ini sekolah yang sudah menerapkan belajar tatap muka sekitar Bola Online 20 hingga 22 persen. Untuk itu ia mengajak semua, untuk segera memasuki babak baru setelah satu tahun berjuang bersama melewati masa pembelajaran yang sulit karena pandemi. Warganet menanggapi dengan baik rencana pemerintah untuk kembali membuka sekolah tatap muka yang akan dimulai pada Juli mendatang.

Karena dalam catatannya tak sedikit sekolah yang digunakan pemerintah untuk menampung Orang dalam Pemantauan virus korona (covid-19). KPAI juga meminta, untuk dilakukan sterilisasi khusus di sekolah-sekolah yang digunakan pemerintah untuk menampung Orang Dalam Pemantauan virus corona (covid-19). Untuk itu, pihaknya memastikan bahwa sekolah akan kembali dimulai sesuai kalender akademik yang ditetapkan sebelum pandemi, yakni Juli 2020. Hanya sekolah-sekolah yang di daerahnya telah dinyatakan green zone oleh pemerintah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana ,” kata Hasbi, Selasa (12/5).

Pemerintah mulai menghimbau untuk sekolah tatap muka

“Untuk mencegah Covid-19, maka lebih baik kita mencegah daripada mengobati, sayangi kerabat dan keluarga kita, dengan disiplin diri untuk selalu mematuhi protokol kesehatan setiap melakukan aktivitas di luar rumah,” harap Serda Agustinus. Namun, pemerintah masih dilema dengan pandemi Covid-19 saat ini, terutama terkait dengan penyelenggaraan kegiatan pendidikan di semua jenjang pendidikan. Pasalnya, wabah Covid-19 di negara belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Dijelaskan Nadiem, sejak Januari 2021, penentu PTM secara terbatas merupakan hak prerogatif pemda. Hal itu tentu mengacu pada ketentuan PTM yakni unntuk daerah yang termasuk zona hijau dan kuning dari sebaran Covid-19 sudah diperbolehkan untuk menggelar PTM. Selain itu, terdapat banyak isu krusial di bidang pendidikan, salah satunya terkait persiapan Pembelajaran Tatap Muka pada Juli 2021 mendatang.

Seluruhnya bakal dicek oleh pemda sebelum akhirnya memutuskan apakah satuan pendidikan tersebut layak untuk dibuka kembali. Terkait hal tersebut maka penyelenggaraan pembelajaran melalui metode tatap muka pada semester genap 2021 yang akan datang tidak lagi berdasarkan pada zonasi penyebaran COVID-19 namun merupakan kebijakan dari pemerintah daerah setempat dalam hal ini Pemerintah Daerah. Dalam sejumlah percakapan grup WhatsApp sekolah, banyak orang tua yang cemas akan kesiapan anak maupun sekolah dalam pembelajaran tatap muka. Oleh karena itu, penyelenggara satuan pendidikan harus memastikan terlaksananya prosedur protokol kesehatan, seperti penerapan 3M yang meliputi memakai masker, menjaga jarak dan membatasi jumlah siswa, sehingga diberlakukan sistem shift harus dilaksanakan. “Kita sesuai edaran pemerintah pusat tidak memaksa orang tua untuk menyekolahkan anaknya tatap muka seperti biasa. Dan SMPN 1 sebanyak 31 orang siswa yang masih mengikuti daring orang tuanya masih belum mengizinkan karena masih was-was dengan pandemi COVID-19 saat ini”, ungkapnya.